Densus 88 Akui Sudah Bekerja Sama Tangkal Paham Radikal di BUMN

Jakarta: Juru bicara Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengakui telah bekerja sama menangkal paham radikal di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini menyusul penangkapan, DE, 28, karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) atas kasus dugaan tindak pidana terorisme.
 
“Kita juga selama ini sebenarnya berkoordinasi dengan pihak BUMN, melakukan kerja sama untuk menangkal paham radikal ini di BUMN,” kata Aswin kepada wartawan dikutip Jumat, 18 Agustus 2023.
 
Aswin mengatakan pihaknya selalu melakukan kegiatan pencegahan di BUMN. Dia memastikan siapapun karyawan BUMN yang terlibat terorisme akan ditindak tegas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Siapa pun, ini tidak menyangkut masalah teman sesama karyawan, siapa pun terkait dengan jaringan kelompok yang dinyatakan sebagai kelompok terlarang teroris ini akan berhadapan dengan kita secara hukum,” tegas Aswin.
 
DE masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Densus 88 usai ditangkap pada Senin siang, 14 Agustus 2023 di Jalan Raya Bulak Sentul, Harapan Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terutama untuk mengembangkan kelompok jaringan dan aktivitasnya. Saat ini, dia diketahui terafiliasi dengan kelompok ISIS.
 
Kepala BNPT Komjen Boy Rafly Amar sebelum pensiun sempat menyebut kelompok teroris berupaya menyusup ke instansi pemerintah. Salah satu targetnya, yaitu BUMN.
 
“Ingin mencoba mendapatkan dukungan dari unsur-unsur yang bekerja di sektor pemerintahan termasuk di BUMN,” kata Boy dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Januari 2022.
 

 
BNPT berupaya mencegah masuknya pelaku terorisme ke BUMN. Salah satu instansi pemerintah itu menjadi target kelompok teroris untuk menyebar paham-paham radikalisme dan ekstremisme.
 
“Pencegahannya kita kesiapsiagaan nasional, kemudian kita melakukan kontra radikalisasi, kontra narasi, kontra propaganda, kontra ideologi,” kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid kepada Medcom.id.
 
Ahmad mengatakan BNPT juga akan bekerja sama dengan BUMN untuk memprofiling dan skrining aparatur sipil negara (ASN), karyawan BUMN hingga pegawai perusahaan swasta lainnya. Guna mengantisipasi sedari awal masuknya kelompok radikal dan teroris ke tempat kerja tersebut.
 
“Kita cek penggunaan dana CSR, supaya tidak salah menyalurkan,” ungkap Ahmad.
 
BNPT telah mengukur Indeks Potensi Radikalisme di BUMN dan lainnya pada 2019. Sebanyak 9,2 persen pegawai BUMN disebut telah terpapar paham radikalisme.
 
Kemudian, untuk perusahaan swasta ada sebanyak 23 persen, aparatur sipil negara (ASN) 19 persen. Lalu, pelajar SMA maupun mahasiswa berada pada angka 23 persen lebih. “Itu yang sudah masuk Indeks Potensi Radikalisme, bukan terorisme,” ungkap jenderal polisi bintang satu itu.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(END)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *