Menurut Anies, pengusaha yang merangkap sebagai pejabat negara berpotensi menimbulkan conflict of interest alias konflik kepentingan.
Anies menekankan konflik kepentingan pada sistem pemerintahan tidak boleh dibiarkan. Maka dari itu, pengusaha seharusnya tidak boleh punya jabatan di pemerintahan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Ketika mengambil kebijakan, kita tidak bisa membedakan ini sedang sebagai pengusaha untuk perusahaannya, atau ini dia sedang menjadi pemegang kekuasaan kita harus bersihkan ini,” ujar Anies dalam pidatonya di akun YouTube Agus Yudhoyono, Minggu, 6 Agustus 2023.
Anies berkomitmen ciptakan tata kelola yang benar
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai model pejabat dari latar belakang pengusaha cenderung tak disukai pelaku usaha. Anies berkomitmen membereskan persoalan tersebut bila terpilih menjadi presiden.
“Kita tahu kalangan dunia usaha tidak menyukai praktik seperti ini, mereka justru menginginkan adanya tata kelola yang benar. Karena tata kelola yang benar itu menghasilkan kepastian,” pungkas Anies.
Meski begitu, Anies tidak menyebutkan siapa sosok pengusaha merangkap pejabat negara yang ia maksud.
Namun demikian, realita pengusaha yang menjadi penguasa alias pejabat negara juga turut mendapatkan perhatian dari masyarakat umum di media sosial.
“Ketika pengusaha jadi pejabat negara, maka pola pikir sebagai pengusaha yang berlaku,” tulis seorang netizen.
“Salahnya kita milih pengusaha jadi pejabat negara,” timpal netizen lain.
“Seharusnya pejabat negara tidak usah jadi pengusaha, dan pengusaha tidak usah menjadi pejabat negara, selain agar bisa fokus dalam tugasnya, juga untuk mencegah para pejabat melarikan uang negara ke perusahaannya, pasi negara ini akan lebih baik,” ungkap salah satu akun.
“Mindset seorang pengusaha dan pejabat negara itu tidak sama, jadi bagaimana bisa pengusaha menjadi pejabat negara!” komentar akun lainnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
(PRI)
Quoted From Many Source